Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali menerima Digital Government Award pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024. Kemenkumham meraih predikat terbaik dalam penerapan SPBE untuk kategori Kementerian.
Penghargaan ini diberikan kepada Kemenkumham atas implementasi SPBE selama tahun 2023. Pengumuman penghargaan tersebut dilakukan dalam SPBE Summit 2024 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin (27/05/2024).
Ini adalah kali kedua Kemenkumham mendapatkan penghargaan serupa, setelah sebelumnya menerima penghargaan pada SPBE Summit 2023.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto, menyatakan bahwa Kemenkumham telah menerapkan layanan publik berbasis digital untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan yang tersedia.
Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat berbagai layanan digital yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti aplikasi paspor, pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, konsultasi hukum, pengaduan HAM, layanan administrasi hukum umum, hingga layanan pemasyarakatan.
"Masyarakat kini lebih mudah mengakses layanan di Kemenkumham. Layanan tidak lagi terbatas di kantor, tetapi bisa diakses dari mana saja dengan handphone dan internet, " ujar Andap.
Andap menambahkan, ada delapan aspek SPBE yang terus ditingkatkan oleh Kemenkumham, yaitu kualitas kebijakan internal, perencanaan strategis, sistem TIK, inovasi dan aplikasi, manajemen SPBE, audit TIK, layanan publik elektronik, dan layanan administrasi pemerintahan elektronik.
Indeks SPBE Kemenkumham menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2019, indeksnya berada di 3, 18 dari nilai maksimal 5. Pada 2021, meningkat menjadi 3, 68. Terbaru, pada GDA 2024, Kemenkumham memperoleh indeks 4, 21 dengan predikat "Memuaskan". Kemenkumham juga mencapai nilai maksimum 5, 00 pada aspek layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.
"Teknologi digital terus berkembang, dan Kemenkumham berkomitmen untuk terus meningkatkan berbagai aspek layanan digital agar masyarakat semakin nyaman dan percaya terhadap layanan Kemenkumham, " kata Andap.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan Kemenkumham dalam meraih penghargaan DGA dua tahun berturut-turut tidak lepas dari komitmen pimpinan, terutama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, serta kolaborasi antar unit kerja. Andap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SPBE di Kemenkumham.
"Keberhasilan Kemenkumham dalam meraih penghargaan DGA dua tahun berturut-turut berkat komitmen pimpinan, terutama Menkumham, dan kolaborasi semua unit kerja untuk meningkatkan kepuasan layanan publik melalui optimalisasi SPBE sehingga layanan Kemenkumham lebih cepat, mudah diakses, dan transparan, " jelas Andap.
Sebagai informasi, DGA merupakan bentuk apresiasi dari KemenPAN RB kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) yang telah menerapkan SPBE. Pada 2024, DGA diberikan kepada 65 dari 621 IPPD.